Geser ke atas untuk baca artikel
Example 325x300
Example 120x600
Example 120x600
Ruwa Jurai

Bawaslu Lampung Intensifkan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih Pemilu 2024

×

Bawaslu Lampung Intensifkan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini

Alenia.id – Sejalan dengan Instruksi Bawaslu RI Nomor 6235.1 Tahun 2024 tentang patroli pengawasan untuk melindungi hak pilih.

Dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran serta Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dilakukanlah patroli pengawasan untuk memastikan hak pilih dilaksanakan oleh semua jajaran Bawaslu Provinsi hingga Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).

Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, menyatakan bahwa instruksi ini bertujuan untuk menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas dan menjaga hak pilih masyarakat.

“Jajaran Bawaslu Provinsi Lampung hingga PKD secara langsung dan intensif mengawasi proses pencocokan dan penelitian (Coklit),” ujar Suheri.

Selanjutnya, mantan Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan Coklit ini terdapat pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya atau disalahgunakan.

Seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal namun masih terdaftar, pemilih di wilayah perbatasan, serta pemilih di wilayah rawan konflik, bencana, dan relokasi pembangunan.

Pada tahap ini, untuk memastikan kepatuhan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam melaksanakan Coklit sesuai aturan, jajaran Bawaslu Lampung menghadapi tantangan tersendiri yaitu terbatasnya sumber daya manusia pengawas Pemilu, dimana satu desa hanya diawasi satu pengawas Pemilu.

“Oleh karena itu, kami meminta masyarakat untuk melaporkan ke Posko Aduan Kawal Hak Pilih terdekat jika menemukan Pantarlih yang tidak melaksanakan Coklit sesuai aturan,” jelas Suheri saat melakukan Patroli Kawal Hak Pilih di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, pada Senin (1/7).

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Lampung telah membuka 2.899 Posko Aduan yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.

“Sebanyak 16 Posko Aduan berada di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung dan Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota, serta 229 Posko di kecamatan yang terpusat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan 2.654 Posko tingkat kelurahan/desa di seluruh Provinsi Lampung yang berlokasi di rumah Panwaslu Kelurahan/Desa,” tutup Suheri. (*)

Example 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *