Alenia.id – Mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, netralitas kepala desa menjadi perhatian utama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung.
Dalam acara Sosialisasi dan Ikrar Netralitas yang diikuti oleh 147 kepala kampung serta 4 lurah di Gedung Musyawarah Mufakat (GMM), Tulang Bawang, Senin (30/9/2024).
Anggota Bawaslu Lampung, Ahmad Qohar, menekankan pentingnya peran kepala desa dalam menjaga integritas proses pemilu.
“Netralitas para kepala desa akan menjadi fokus pemantauan Bawaslu sepanjang tahapan Pilkada 2024,” ujar Qohar dalam sambutannya.
Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Provinsi Lampung menggelar sosialisasi terkait larangan dan sanksi yang dihadapkan pada pelanggaran netralitas.
Tujuan utamanya adalah memperdalam pemahaman aparatur desa mengenai aturan-aturan yang berlaku selama pemilu.
Qohar menekankan bahwa kepala kampung dan lurah perlu memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan netralitas dalam konteks pemilu.
“Kami berharap, melalui sosialisasi ini, seluruh kepala kampung dan lurah lebih paham akan peran mereka dalam menjaga netralitas sepanjang proses Pilkada,” tegasnya.
Lebih lanjut, Qohar juga mengapresiasi pentingnya deklarasi netralitas yang digelar pada acara tersebut.
Menurutnya, ikrar ini merupakan langkah penting yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketidakberpihakan selama masa kampanye.
“Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan para kepala kampung dan lurah dapat mematuhi aturan dan menjalankan tugas dengan penuh integritas,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan secara rinci mengenai netralitas, termasuk larangan terlibat dalam tim sukses, penggunaan atribut partai politik, serta sikap yang harus diambil untuk tidak memihak salah satu calon pasangan.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang, Ferli Yuledi, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi langkah Bawaslu dalam mengadakan kegiatan ini.
Meskipun Tulang Bawang menjadi kabupaten terakhir yang melaksanakan ikrar netralitas, Ferli menyampaikan bahwa persiapan yang matang sangat penting untuk menghadapi Pilkada mendatang.
“Menyongsong Pilkada 2024, baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati, kita perlu memastikan bahwa seluruh aparatur pemerintahan, termasuk kepala kampung dan lurah, tetap bersikap netral,” ujar Ferli dalam sambutannya.
Acara ini diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Ikrar Netralitas oleh para kepala kampung dan lurah, yang kemudian menandatangani komitmen tersebut sebagai wujud keseriusan mereka menjaga netralitas pada Pilkada 2024. (*)
