Alenia.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah perguruan tinggi.
Hal tersebut guna mendukung pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebuah program nasional yang sangat vital.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dengan sembilan Rektor Universitas/Institut dilaksanakan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Kamis (21/03/2024), menandai dimulainya kerja sama yang penting ini.
Perguruan tinggi yang terlibat dalam MoU tersebut meliputi Universitas Lampung, Universitas Diponegoro, Universitas Winaya Mukti, Universitas Pakuan.
Kemudian, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sumatera, Institut Teknologi Nasional, Institut Teknologi Nasional Malang, dan Institut Teknologi Padang.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan langkah yang penting dalam mendukung misi Kementerian ATR/BPN.
Tidak hanya dalam hal kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, tetapi juga dengan sektor pendidikan tinggi.
Menurut Suyus Windayana, peran jurusan Teknik Geodesi dari perguruan tinggi sangatlah krusial dalam mendukung tugas-tugas Survei dan Pemetaan serta Pertanahan dan Ruang (SPPR) untuk menuntaskan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
Dengan melibatkan mahasiswa, diharapkan proses riset bersama antara perguruan tinggi dan Kementerian ATR/BPN dapat dipercepat, membantu mengatasi masalah pertanahan, dan mempercepat akuisisi data di lapangan.
Kerja sama ini juga diharapkan akan menghasilkan kota dan kabupaten yang lengkap dalam hal pendaftaran tanah. Target untuk tahun ini adalah memiliki 100 kota/kabupaten yang sudah lengkap dalam hal pendaftaran tanah.
Rektor Institut Teknologi Sumatera, I Nyoman Pugeg Aryantha, menyambut baik Nota Kesepahaman dengan Kementerian ATR/BPN, serta menegaskan komitmen perguruan tinggi untuk mendukung pemerintah dalam menuntaskan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
Acara penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya; Sekretaris Direktorat Jenderal SPPR, Fitriyani Hasibuan; serta beberapa perwakilan Rektor Universitas/Institut terkait.
Dengan kerja sama ini, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang penting bagi masyarakat Indonesia. (*)
