Alenia.id – Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi transformasi dan integrasi layanan digital nasional melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyoroti kemajuan yang signifikan dalam hal ini.
Menyebutnya sebagai tonggak sejarah baru dalam transformasi layanan digital di Indonesia.
Menurut Anas, Republik Indonesia bersiap untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional untuk pertama kalinya.
Hal ini diungkapkannya setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (25/03/2024).
Perpres Nomor 82 Tahun 2023
Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional telah menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan diintegrasikan dalam platform digital nasional yang dikenal sebagai INA Digital.
Anas menegaskan bahwa langkah ini merupakan tonggak besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik yang lebih efisien.
“Ini merupakan langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien,” kata Anas.
INA Digital, yang akan dikelola oleh Peruri, bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga.
Anas menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam indeks pemerintahan elektronik di tingkat internasional, dan dengan implementasi penuh INA Digital, diharapkan Indonesia dapat meraih peringkat yang lebih baik.
“Berdasarkan data terbaru, indeks pemerintahan elektronik Indonesia telah naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Kami optimis bahwa dengan implementasi INA Digital, Indonesia akan melompat lagi dalam peringkat tersebut,” ungkapnya.
Segera Diintegrasikan
Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan meliputi administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
Anas menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan seluruh kementerian untuk terintegrasi dengan INA Digital paling lambat pada Mei mendatang, menunjukkan urgensi dan komitmen tinggi pemerintah dalam transformasi digital ini.
Integrasi ini diharapkan tidak hanya mempermudah akses layanan bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah.
Dengan fokus pada penggunaan teknologi modern dan digitalisasi, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mempercepat penyediaan layanan publik yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat.
“Ke depan, masyarakat tidak perlu lagi mengunduh berbagai aplikasi, cukup melalui satu portal dengan akses SSO (single sign on) menggunakan sertifikat elektronik, sehingga pengisian data untuk berbagai layanan menjadi lebih mudah,” pungkasnya.
“Diharapkan, dengan penyelesaian ini pada Mei atau Juni mendatang, masyarakat akan dapat memperoleh identitas kependudukan digital tanpa harus datang ke kantor kelurahan atau desa, cukup dengan proses biometrik,” tandasnya. (*)
